Prinsip-Prinsip Demokrasi


Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk dari suatu sistem pemerintaha suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat ( kekuasaan warga negara) atas negara, untuk dijalankan oleh pemerintah tersebut. Konsep ini menekankan kekuasaan yang sangat mutlak berada di tangan rakyat dalam pepatah lain dikatakan bahwa, “ vox populi vox Dei” (suara rakyat adalah suara Tuhan). Dalam konsep ini, kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan apa dan siapa pun, kehendak rakyat seakan-akan kehendak tuhan.

Sebagai suatu sistem politik yang menekan sebuah kekuasaan yang mutlak berada ditangan rakyat, konsep demokrasi mempunyai tiga kata yang sangat penting yang menjadi suatu landasan, yaitu freedom (kebebasan), equality (persamaan), dan fraternity (persaudaraan). Sulayman, mengemukakan sejumlah prinsip yang sangat diyakini sebagai standar bakunya suatu demokrasi, seperti : kebebasan berbicara setiap warga negara, pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti, kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, peranan partai politik sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat, pemisahan kekuasaan legislative,eksekutif, dan yudikatif, supremasi hokum ( semua harus tunduk pada hokum), semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu.

Robert A. Dahl, dalam Deddy Ismatullah dan Asep A. Shid Gatara, juga mengemukakan enam prinsip yang harus ada dalam sistem negara demkrasi sebagai berikut:

  1. Para pejabat yang dipilih.
  2. Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan periodic. Para pejabat ini dipilih melalui pemilu.
  3. Kebebasan berpendapat. Warga negara tersebut berhak dalam menyampaikan pendapat mereka sendiri tanpa halangan dan ancaman dari penuasa.
  4. Akses informasi-informasi alternatif.
  5. Otonomi asosiasional, yakni warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.
  6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Kedua hal di atas merupakan prinsip sekaligus fungsi utama demokrasi. Hal ini disebabkan dalam hampir semua negara demokrasi kedua unsur yang akan ditemukan.

  1. Perkembangan Paham Demokrasi

Berangkat dari segi perkembangannya paham konsep demokrasi yang telah menjadi pilihan sistem pemerintahan beberapa negara era modern, ternyata pada awal kemunculannya mendapat respon yang sangat beragam.Misalnya, filsuf yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, menganggap demokrasi sangat dekat dengan tirani. Plato secara lebih tegas menyatakan bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum. Aristoteles tampak lebih realistis memandang demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang paling dapat di toleransi dari pada jenis tirani dan oligarki. Jenis pemerintahan oligarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang.

Gagasan demokrasi sebagaimana dikembangkan bangsa yunani berakhir pada masa abad pertengahan. Pada masa itu, tatanan kehidupan masyarakat dicirikan dengan corak feodalistik, karena kehidupan spiritual keagamaannya dikuasai para bangsawan. Dengan demikian, kehidupan masyarakat secara keseluruhan dikuasai kalangan elitnya, baik dari kaum bangsawan maupun agamawan. Sepanjang abad pertengahan, paham demokrasi tidak mengalami perkembangan yang berarti. Oleh karena itu, zaman pertengahan disebut abad kegelapan.

Jonh Locke, seorang filsuf berkebangsaan inggris menyatakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan hak memilih ( live, liberal, property). Sementara itu, Montesquien seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang dikenal sebagai  perintis ajaran tentang pemisahan kekuasaan, menyatakan bahwa sistem politik dapat menjamin hak-hak politik melalui trias politica, yaitu suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi tiga bentuk: legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing harus dikendalikan oleh individu-individu berbeda dan mereka. Sedangkan John Stuart Mill di kenal sebagai tokoh yang menganjurkan pemerintahan demokrasi dalam bentuk perwakilan yang memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi warganya

 

.