Pokok -pokok Kegiatan Mangrove


Pokok -pokok Kegiatan Mangrove

Dalam upaya pengelolaan hutan mangrove, Departemen Kehutanan telah, sedang, dan akan melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam bentuk kegiatan operasional teknis di lapangan maupun yang bersifat konseptual. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Operasional Teknis Sejak Tahun Anggaran 1994/1995 sampai dengan Tahun Dinas 2001, kegiatan operasional teknis yang dilaksanakan di lapangan oleh Balai/Sub Balai RLKT (sekarang bernama Balai Pengelolaan DAS) sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan adalah rehabilitasi hutan mangrove di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan seluas 22.699 Ha melalui bantuan bibit, pembuatan unit percontohan empang parit dan penanaman/rehab bakau, yang tersebar di 18 Propinsi.
  2. Penyusunan Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove
  3. Inventarisasi kerusakan hutan mangrove (22 Propinsi)
  4. Penyusunan basis data pengelolaan hutan mangrove
  5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten
  6. PENUTUP
  7. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa alam memiliki siklus regenerasi yang seimbang. Adanya campur tangan manusia menyebabkan percepatan kerusakan lingkungan. Terdapat berbagai cara untuk merehabilitasi lingkungan yang telah rusak, namun dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan lingkungan seperti sedia kala. Selain itu kondisinya tidak akan lebih baik dibandingkan apa yang dikerjakan alam secara alami.

Contohnya adalah hutan bakau di Indonesia yang hanya dalam 13 tahun luasnya berkurang mencapai 60%. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena hutan bakau memiliki peranan penting bagi ekosistem maupun manusia.

Oleh karena itu sebagai generasi pewaris bumi kita perlu melestarikan keberadaan hutan bakau untuk kehidupan manusia yang akan datang. Cara-cara tersebut antara lain dengan menghentikan segala bentuk aktivitas yang dapat merusak hutan bakau dan melakukan usaha rehabilitasi.

  1. Saran

Untuk melestarikan keberadaan hutan bakau maka penyusun menyarankan agar masyarakat menghentikan segala bentuk aktivitas yang dapat merusak hutan bakau dan melakukan usaha rehabilitasi baik untuk mencegah kerusakan hutan bakau maupun memulihkan kembali kondisi hutan bakau yang telah rusak. Selain itu pemerintah juga perlu mempertegas undang-undang yang mengatur tentang perusakan kawasan hutan dan menggalakkan program-program penyelamatan hutan bakau.

DAFTAR PUSTAKA

Akil, Sjarifuddin. 2002. Kebijakan Kimpraswil Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Makalah Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan perikanan Tahun 2002. Jakarta.Nurmalasari, Y. Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisr Berbasis Masyarakat.

Biliana Cincin-Sain dan Robert W. Knecht. 1998. Integrated Coastal and Ocean Management Concepts dan Practices. Island Press. Washington, DC..

La, An. 2008. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dengan Memenfaatkan Sistem Informasi Geografi dan Data Penginderaan Jarak Jauh

Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2003. Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir. Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-34. Surabaya

Muttaqiena, dkk. 2009. Makalah Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan Pasca Tsunami Desember 2004

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Wiyana, Adi. 2004. Faktor Berpengaruh Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Pesisir Terpadu (P2T).