Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi

Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi

Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi

 

Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi

Workshop Keterbukaan Informasi Publik

Workshop Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Daerah yang digelar bagian Humas dan Protokol (Humpro) Setda Kota Bogor bertujuan meningkatkan pemahaman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Kepala Bagian Humas dan Protokol

Hal ini dijelaskan Kepala Bagian Humas dan Protokol (Humpro) Setda Kota Bogor Endang Suherman saat menyampaikan laporan kegiatan di ruang Emerald Hotel Permata, jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (13/04/2018)

Menurutnya workshop yang mengundang 50 peserta PPID di setiap instansi/dinas ini merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan pelayanan publik dimana setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan dan melayani pemenuhan informasi publik secara cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

“Saya selaku panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangannya,” katanya.

Dasar penyelenggaraan workshop

Dasar penyelenggaraan workshop ini adalah UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang pelayanan publik, Permendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah.

Maksud dan tujuan workshop ini kata Endang, menyerahkan langkah yang akan ditempuh dalam pembentukan kelembagaan PPID yang terstruktur dan menyamakan persepsi mengenai standar pelayanan informasi publik.

Sekretaris Daerah

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan informasi sangatlah penting, apalagi Komisi Informasi ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008.

“Saya menyadari jika ada informasi yang salah dapat mengakibatkan hal yang blunder dan mengakibatkan masalah,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap workshop ini dimanfaatkan secara maksimal oleh PPID di setiap dinas/instansi agar terstruktur dengan baik sehingga kebutuhan informasi publik dapat terpenuhi. Namun diakuinya masih banyak yang perlu ditingkatkan, banyak aspek juga yang harus dibenahi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik.

“Kelemahannya PPID belum didukung kelembagaan sekretariat yang tetap dan masih dikelola secara parsial oleh bagian humas. Semoga kota Bogor bisa menjadi kota yang transparan sesuai dengan visinya dengan menginformasikan pelayanan informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dan Satriana

Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dan Satriana yang membahas Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Daerah dan Kasi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfostandi Kota Bogor Herawati yang membahas Integrasi aplikasi pengaduan masyarakat.

Sumber : https://portal.iro.unsoed.ac.id/manajemen/jaringan-meristem-pengertian-jenis-ciri-contoh/